uu kepolisian no 2 tahun 2002. 2 Tahun 2002 tentang Polri perihal pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (KKN) sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang tersebut. uu kepolisian no 2 tahun 2002

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian masuk dalam Program Prolegnas. UU No 2 Tahun 2002 tentang POLRI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. 7telah diamanahkan pasal 13 huruf (c) UU No. Adapun tugas-tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin. 9 tahun 1998, Pasal 13 1 Undang-undang No. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. 1. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok. 2 Tahun 2002. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan. 2 tahun 2002 E. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2002, menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. 2 tahun 2002 C. Rp27. 2. UU NO. Perwakilan. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. Sedangkan dalam UU Kepolisian No. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Harga UU RI no 2 th 2002 tentang Kepolisian. 2 TH 2021. Undang-Undang No. UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. UU RI No. 2. PERATURANPEDIA. A. Batasan diskresi Kepolisian berdasarkan Kepentingan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia mem ’peroleh amanat dari unda ’ng-undang selaku alat ne ’gara yang bertugas me ’ melihara kamtibmas, menegPasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah tentang gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mencabut : UU No. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban. com Submitted : 11 Januari 2021 Revised : 25 Januri 2021 Accepted : 29 Januari 2021 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. (UU Kepolisian) (Assa, 2017). 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - RSP LAW Office Undang-Undang No. Proses pembentukan Undang Undang No. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Kepolisian No. “ antara polisi, masyarakan dan pembinaan kamtibmas”. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. UU no. UU No. Hal ini sesuai dengan TAP. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. Kewenang Polri pun meliputi kewenangan dalam penegakkan hukum, dalam proses pidana, serta dalam urusan masyarakat umum yang juga diatur dalam peraturan perundang. Merujuk Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 42 Sadjijono. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; PP RI No. Peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang‑Undang ini berlaku adalah Undang‑Undang Nomor 28. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. Tribratanews. Jurnal“Artinya Polri saat ini bekerja mendasari amanah undang-undang,” sambung dia. bahwa. 2 Thn 2002 - Edisi Terbaru. PERPRES Nomor 17 Tahun 2011. Adanya Lembaga Kepolisian Nasional C. Undang-undang (UU) NO. 2002. 4. Anggota Polri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beranda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. 2, LN. usia. 1. Pegawai negeri pada kepolisian. Alfons. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang. 1945. 1961. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. 900. Pasal 34 ayat (2) UU No. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Berikut tugas pokok Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republikdalam Undang-undang No. Skep/993/XII/2004 tentang PedomanDalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) hruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan: “Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara. Undang-Undang No 16. 2 Tahun 2002 TTG Kepolisian. . 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pengemban fungsi kepolisian yang membantu Polri melaksanakan fungsi Kepolisian adalah berdasar pada A. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan. Indonesia Tahun 1945; 2. 2 tahun 2002, pasal 14 ayat (1) huruf c , dinyatakan sebagai berikut : “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana. PERPOL-2-2021. Fungsi kepolisian di Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan PP no. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002. Negara Republik . Undang-Undang No. a). 3 Sekitar Persoalan UU No. 6 Maret 2002. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. 2 Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Negara Hukum; Latar. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan juga UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dikutip dari Klinik Hukumonline berjudul Proses Hukum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, Pasal 29 ayat (1) UU No. UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 8 Tahun 2006, merupakan Polri yang ditindaklanjuti dengan. M. 1 Pengertian Polisi Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. Polri. (Pasal 18). 2 Tahun 2002. Diubah dengan : UU No. BAHASA. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) UU RI No. 1. kepolisian terwijud, namun tugas pokok Kepolisian Negara tersebut diberikan kewenangan. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI 1. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian. 13, LN. 1. e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; b. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Berlangganan. 2 tahun 2002, uu kepolisian yang berlaku adalah uu no. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. SP3 c. Mengingat : 1. Jawaban: B 22. AH. Instruksi Presiden No. Police Act is a legal application that allows you to search for Articles in Law no. Tribratanews. UU No. Lihat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. 11. Meskipun dalam ujian, soal tentang UU Kepolisian hanya muncul beberapa butir soal saja, akan tetapi materi ini dinilai penting untuk menambah poin penskoran. Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Sidang Komisi Kode Etik, MABES POLRI,Penegak Hukum dalam UU [email protected] tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. 2 Tahun. ”Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. Pendahuluan Politik hukum yang menyongsong dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagai usaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan institusional Polri, telah. 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Mengingat : Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945 TAP MPR No. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. BAB I. 2 Tahun 2002, “Kepolisian. "Baik UUD 1945, Tap MPR No. Rumusan fungsi 2 Tahun 2002 tentang Polri kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua Undang-undang No. Reupload Via : Kewenangan Kepolisian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1, Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Propam Polres Malang, pada tanggal 23 Agustus 2014. Deskripsi Pokok-Pokok Materi UU No. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Halaman ini terakhir diubah pada 20 Desember 2022, pukul 10. Peran Lembaga Hukum Siap Print Kurang Kover. : SINOPSIS PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. maka dalam proses penannganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah. Kembali ke Deksripsi Regulasi. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. UU Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit juga menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Penjelasan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga dibahas dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :10 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. Judul. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diunggah oleh Lungid Ismoyoputro. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Pol. Oleh sebab itu, berikut ini kami paparkan apa-apa saja yang menjadi Fungsi dan -Wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni : Pasal 13. 3. Mualimin melanjutkan kedudukan TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 mengacu pada UU No. bahwa. menegakkan hukum; dan. 1961. arief. Undang-undang (UU) ini menyatukan pembentukan kementerian/lembaga/badan/organisation yang bisa bernama kepolisian, serta mengatur. Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), penyiaran,. Kompolnas diatur dengan Perpres 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri; Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI. Aktualisasi fungsi dan vitalitasisasi serta upaya penataan reformasi Polri hendaknya diarahkan pada pemuliaan profesi fungsi pemerintahan lainnya, sehingga pembenahan fungsi Kepolisian selama proses reformasi tidak diintervensi oleh politik atau fungsi pemerintahanDasar hukum pembentukan Kompolnas adalah Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 2 tahun 2002 menerangkan bahwa setiap sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada : A. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjamin status dan kedudukan Polri dalam kemandirian dan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang menyatakan: “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari. Please save your changes before. Dari Wikisource Indonesia, perpustakaan bebas berbahasa Indonesia. Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mencabut : UU No. Search. 5. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindak lanjuti dengan peraturan Kapolri dalam Pasal 4 1 Yanius Rajalahu. . UU No. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.